LENTERA

Dua minggu setelah pertemuanku dengan Komisaris Baskoro, sebuah papan besar berdiri tiba-tiba di ujung pasar—warna biru mengkilap, dengan gambar gedung-gedung tinggi yang sama sekali tidak mirip dengan apa pun yang ada di Karang Wetan.

**"REVITALISASI KAWASAN KARANG WETAN — MENUJU KOTA MODERN, TERTIB, DAN SEJAHTERA"**

Di bagian bawah papan, tertulis nama yang mulai sering kudengar belakangan ini di obrolan warga, biasanya diikuti nada kagum atau curiga tergantung siapa yang bicara:

**Ir. Hardian Wibowo — Bupati/Wali Kota**

Foto di papan itu menunjukkan wajah yang ramah, senyum lebar khas orang yang terbiasa difoto, berdiri di depan maket bangunan yang berkilau. Di bawahnya ada slogan kampanye lama yang masih terpasang: *"Bersama Membangun, Bersama Sejahtera."*

Aku berdiri lama di depan papan itu bersama Ujang, membaca detail kecil di sudut bawah—jadwal "pembebasan lahan tahap satu", yang ternyata sudah dimulai bulan depan. Wilayah yang dimaksud, kalau dicocokkan dengan peta kecil di papan itu, mencakup hampir separuh pasar dan gang tempat kami besar.

"Ini... ini rumah kita, Bang," kata Ujang, suaranya nyaris tidak percaya. "Mereka mau gusur semua ini?"

---

Malam itu kami kumpul di warung Bu Inah yang sudah berdiri lagi, meski masih sederhana dari sebelumnya. Pak Darto datang dengan wajah tegang, membawa kabar yang lebih detail dari sumbernya di kelurahan.

"Katanya ini proyek 'penataan kawasan kumuh'," kata Pak Darto. "Tapi tanah kita ini nanti bakal jadi apartemen sama mal. Warga dikasih 'kompensasi', tapi jumlahnya nggak akan cukup buat beli tempat lain yang layak di kota ini."

"Siapa yang untung dari proyek ini?" tanya Yanto.

Pak Darto menghela napas panjang. "Katanya, perusahaan pembangunnya punya hubungan sama keluarga Pak Bupati sendiri. Bukan rahasia lagi sebenarnya, cuma nggak ada yang berani ngomong keras-keras."

Aku duduk diam, mencerna semuanya. Selama ini aku pikir musuh kami adalah Broto yang memeras pedagang kecil, dan Baskoro yang melindunginya. Tapi malam itu aku mulai paham, keduanya cuma bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah sistem di mana orang-orang seperti kami tidak pernah dianggap sebagai warga yang harus dilindungi, melainkan penghalang yang harus "ditata" supaya kota terlihat lebih rapi di mata orang yang tidak pernah tinggal di sini.

"Kalau proyek ini jalan," kataku pelan, "Broto, Baskoro, semua yang selama ini kita lawan... itu cuma bagian kecil. Yang sebenarnya kita hadapi itu orang yang bisa bikin peraturan yang seolah-olah sah, buat ngusir kita dari rumah kita sendiri."

---

Beberapa hari kemudian, sosialisasi proyek diadakan di balai pertemuan dekat kelurahan. Aku datang bersama beberapa warga, duduk di barisan belakang, memperhatikan Bupati Hardian Wibowo berbicara langsung di depan warganya untuk pertama kalinya.

Ia jauh lebih meyakinkan secara langsung dibanding di foto. Suaranya hangat, penuh keyakinan, sesekali diselingi candaan yang membuat sebagian warga tertawa meski mereka baru saja diberi tahu rumah mereka akan digusur. Ia bicara soal "masa depan yang lebih baik", soal "anak cucu yang akan bangga tinggal di kota modern", soal kompensasi yang katanya "sangat layak, jauh di atas standar biasanya".

Waktu sesi tanya jawab dibuka, seorang bapak tua—salah satu pedagang lama di pasar—berdiri dan bertanya dengan suara gemetar, apakah ada jaminan tertulis soal kompensasi itu, karena selama ini janji-janji semacam itu sering tidak ditepati.

Bupati Hardian tersenyum, menjawab dengan tenang, "Bapak tenang saja, semua sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hukum yang tersedia."

Jawaban itu terdengar sopan, bahkan bijaksana, di telinga orang yang tidak tahu bagaimana rasanya "menempuh jalur hukum" sebagai orang kecil di kota ini. Tapi aku, yang baru beberapa bulan lalu duduk di ruangan sempit berhadapan dengan Komisaris Baskoro, tahu persis apa arti sebenarnya dari kalimat itu.

*Jalur hukum yang sama, yang menghentikan kasusku dulu karena "kurang bukti". Jalur hukum yang sama, yang membiarkan Broto berjalan bebas sambil merokok di depan kantor polisi.*

---

Pulang dari balai pertemuan itu, aku berjalan pelan bersama Yanto, tidak banyak bicara. Di kepalaku, gambar maket gedung berkilau di papan proyek itu terus berputar, bertumpukan dengan bayangan rumah triplek tempat Bapak menjahit sepatu, warung Bu Inah yang baru saja dibangun ulang, gang buntu tempat aku dulu bersembunyi waktu kecil.

"Kita nggak bisa lawan Bupati kayak kita lawan Broto," kata Yanto akhirnya, seolah membaca pikiranku. "Ini bukan soal siapa berani, siapa nggak. Ini soal siapa yang pegang hukum, siapa yang nggak."

"Makanya," jawabku, "kita nggak bisa cuma jadi kelompok yang jaga satu-dua gang lagi. Kalau kita mau lindungi rumah kita, kita harus tumbuh lebih besar dari itu."

Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar melindungi warung Bu Inah atau mengusir orang suruhan Broto. Aku mulai memikirkan bagaimana caranya Lentera bisa cukup kuat, cukup luas, dan cukup dikenal—sampai orang seperti Bupati Hardian Wibowo tidak bisa lagi menggusur rumah orang seenaknya, hanya karena mereka tahu tidak ada yang akan melawan.

Aku belum tahu berapa besar harga yang harus kubayar untuk itu.

---

*(Bersambung ke Bab 8)*