Buang Sopan Santunmu, Nikmati Hidup Tanpa Belas Kasihan

Bab 017: Nama di Balik Akun

Polsek Waringin tidak siap menerima angka 1.317.

Pak Wanto membaca ringkasan Bima dua kali. Pada bacaan pertama, alisnya naik. Pada bacaan kedua, ia melepas kacamata dan mengusap pangkal hidung.

"Saudara Bima," katanya, "saya pernah menerima laporan pencemaran nama baik. Banyak. Tapi biasanya satu akun, dua akun, paling ramai belasan. Ini... satu kampung digital."

"Mereka memang datang seperti kampung," jawab Bima. "Bedanya, mereka pikir tidak perlu mengetuk pintu."

Ratna duduk di samping Bima, membawa map bukti kampus. Pak Harto ikut sebagai tanda bahwa keluarga pelapor tidak gentar. Bu Sri tinggal di rumah; Bima tidak ingin ibunya mendengar ulang semua hinaan.

Pak Wanto memanggil satu anggota unit siber polres melalui sambungan video. Namanya Aipda Raka. Wajahnya muncul di layar komputer dengan latar kantor yang lebih sibuk.

"Jumlahnya berapa?" tanya Raka.

"Terverifikasi awal 1.317 akun," kata Bima.

Raka tertawa pendek, mengira bercanda. Lalu Bima mengirim sampel tabel. Tawa itu hilang.

"Ini Anda susun sendiri?"

"Ya. Tapi untuk proses resmi, saya tahu perlu verifikasi penyidik dan permintaan data platform. Saya tidak meminta polisi menelan tabel saya mentah-mentah. Saya minta tabel ini menjadi peta kerja."

Raka menatap layar lebih serius. "Anda paham chain of custody?"

"Cukup untuk tahu bahwa bukti harus diamankan dari sumber asli, diberi hash, dicatat waktu aksesnya, dan tidak diedit setelah disimpan."

Pak Wanto melirik Raka. Raka melirik Pak Wanto di layar. Ada keheningan kecil yang isinya sama: korban macam apa ini?

Bima membuka contoh pertama.

Akun @garam_jalanan menyebar alamat rumah lengkap, foto pagar, dan kalimat: "Datangi saja, biar kapok." Bima menunjukkan screenshot, tautan arsip, waktu unggah, komentar turunan, dan foto telur yang dilempar ke pagar dua jam setelah unggahan itu.

"Ini prioritas pidana," kata Raka. "Doxing dan ajakan intimidasi."

Contoh kedua: akun @suarawarga_88 membuat video baru setelah klarifikasi resmi, menuduh Bima menyuap polisi. Tidak ada bukti. Video itu ditonton ratusan ribu kali.

"Ini beda kategori," kata Bima. "Narasi baru setelah kebenaran tersedia."

Pak Wanto mencatat.

Contoh ketiga: seorang admin grup kampus Ratna membiarkan alamat dan hinaan keluarga dipasang di pengumuman grup. Ratna memberi keterangan sendiri, suara awalnya pelan dan stabil.

"Saya tidak minta semua teman saya dihukum berat," katanya. "Saya minta yang membuat dan menyebarkan tuduhan palsu tahu bahwa saya bukan papan tempel hinaan."

Pak Wanto mengangguk. "Keterangan saksi korban dicatat."

Proses hari itu masih berupa pendataan dan pemanggilan awal. Banyak orang mungkin ingin melihat para pelaku langsung diseret, namun hukum bekerja lewat roda gigi: lambat di awal, lalu menghancurkan ketika semuanya terkunci.

Mereka membuat laporan lanjutan, bukan satu laporan untuk seribu orang tanpa bentuk. Pak Wanto dan Aipda Raka menyarankan pembagian klaster. Klaster doxing dan ancaman diprioritaskan. Klaster fitnah lanjutan setelah klarifikasi masuk gelombang kedua. Klaster penyebar aktif dimasukkan untuk somasi dan gugatan perdata paralel.

"Anda akan butuh kuasa hukum untuk perdata skala begini," kata Raka. "Pidana bisa berjalan, tapi ganti rugi, somasi massal, dan manajemen dokumen tidak bisa Anda pegang sendiri selamanya."

Bima sudah memikirkan itu.

"Ada rekomendasi?"

Pak Wanto menyebut satu nama. "Wisnu Saputra. Advokat di Naga Kota. Namanya belum terkenal nasional. Kerjanya rapi, berani, dan tidak takut kasus ramai."

Nama itu dicatat Bima.

Sore harinya, Bima bertemu Pak Wisnu di kantor kecil dua lantai dekat Pengadilan Negeri Naga Kota. Kantornya sederhana. Rak berkasnya rapi. Pak Wisnu berusia empat puluhan, berkemeja biru muda, cara bicaranya tenang.

Ia membaca ringkasan Bima selama hampir dua puluh menit tanpa komentar.

Lalu ia berkata, "Mas Bima, orang biasanya datang ke pengacara membawa masalah. Anda datang membawa sistem kerja."

"Bisa ditangani?"

"Bisa. Tapi saya perlu jujur: ini bukan perkara murah. Somasi massal, gugatan, koordinasi pidana, ahli digital, administrasi, semuanya makan biaya."

Bima membuka ponselnya, memperlihatkan saldo rekening yang sudah ia pisahkan dari sistem melalui jalur bank pribadi. Tidak semua kekayaannya terlihat, hanya cukup untuk membuat pengacara berhenti mengkhawatirkan uang muka.

Pak Wisnu menatap angka itu, lalu menatap Bima lagi. Sikapnya berubah sedikit. Ia menyesuaikan level risiko.

"Baik," katanya. "Kalau begitu kita buat tim kecil. Saya pegang struktur hukum. Anda pegang data. Polisi pegang pidana prioritas. Untuk sisanya, kita kirim somasi bertahap."

"Target saya sederhana, Pak Wisnu."

"Apa?"

"Tidak satu pun berlindung di kata ikut-ikutan."

Pak Wisnu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita mulai dengan membuat mereka menerima surat atas nama asli. Saat akun anonim berubah menjadi nama KTP, keberanian biasanya turun drastis."

Pak Wisnu kemudian membuka lembar kuasa. Tidak ada kalimat berputar. Honorarium dasar, biaya operasional, biaya ahli, biaya administrasi pengiriman somasi, dan klausul kerahasiaan tertulis jelas. Bima membaca semuanya sampai akhir. Ensiklopedia Hukum Hidup membuatnya mengenali mana kontrak yang sehat dan mana jebakan halus. Kontrak Pak Wisnu bersih.

"Saya tidak minta menang lewat tekanan kotor," kata Bima sebelum menandatangani. "Tidak membocorkan data pribadi pelaku ke publik. Tidak mengancam keluarga mereka. Tidak membuat fitnah balik."

Pak Wisnu mengangkat alis, lalu tersenyum. "Bagus. Klien yang marah biasanya meminta saya menghancurkan lawan. Klien yang berpikir meminta saya memenangkan perkara."

"Saya ingin mereka kalah di tempat yang benar."

"Maka kita pakai tempat yang benar," kata Wisnu. "Surat, panggilan, bukti, sidang. Membosankan bagi penonton, menakutkan bagi pelaku."

Sebelum meninggalkan kantor, Pak Wisnu meminta satu hal lagi: akses baca ke folder bukti tanpa hak mengubah. Bima menyiapkan drive terenkripsi dengan struktur salinan. File asli tetap di perangkatnya dan cadangan offline. Setiap file yang diberikan ke tim hukum diberi nomor, hash, dan catatan sumber.

Dela, staf Pak Wisnu, melihat daftar itu dan berbisik kepada Arman, "Ini korban atau auditor?"

Bima mendengarnya. "Korban yang pernah difitnah belajar cepat."

Pak Wisnu tertawa pelan. "Bagus. Di pengadilan, korban yang rapi sering lebih menakutkan daripada pelaku yang berisik."

Bima menandatangani surat kuasa. Ratna menjadi saksi penyerahan dokumen digital. Pak Wisnu memanggil dua stafnya, Dela dan Arman, untuk membuat ruang kerja khusus. Di papan putih, Arman menulis: 1317 PROJECT. Ratna langsung mencoret kata project.

"Tulis perkara," katanya. "Ini bukan kerjaan kantor biasa."

Arman tertawa canggung, lalu menggantinya menjadi Perkara 1317.

Malam itu, 1.317 akun berubah menjadi daftar orang nyata di panel SBE.

Mereka menjadi pekerjaan hukum.

Dan pekerjaan hukum, tidak seperti amarah warganet, punya jam kerja, tanda terima, saksi, biaya, dan akibat yang bisa mengetuk pintu rumah satu per satu.