Suryo Darmo adalah seorang lelaki yang punggungnya telah melengkung oleh beban usia dan cangkul, namun harga dirinya tetap tegak seperti barisan jati di hutan Linggoasri. Sebagai warga asli sebuah desa terpencil di lereng Kabupaten Pekalongan, Suryo tidak pernah meminta banyak pada negara. Baginya, bisa makan dua kali sehari dari hasil sawah tadah hujan dan melihat cucunya sekolah dengan seragam bersih sudah lebih dari cukup. Namun, semua kesederhanaan itu hancur ketika proyek "Pekalongan Gemilang" yang digembar-gemborkan oleh Bupati Baskoro Pratama mulai menyentuh tanah desanya.
Bupati Baskoro Pratama adalah sosok yang sering muncul di baliho raksasa di sepanjang jalan raya Wiradesa hingga Kedungwuni. Wajahnya klimis, senyumnya dipoles sedemikian rupa hingga tampak seperti pelindung rakyat yang paling tulus. Namun, di balik seragam dinasnya yang kaku, tersembunyi jaring-jaring kekuasaan yang rakus. KKN di kantor kabupaten bukan lagi rahasia umum, melainkan sebuah tradisi yang dilakukan dengan sangat rapi dan angkuh. Proyek pembangunan jalan penghubung desa yang nilainya miliaran rupiah jatuh ke tangan perusahaan milik adik ipar sang bupati, sebuah perusahaan yang hanya memiliki dua mesin giling tua namun punya akses tak terbatas ke anggaran daerah.
Suryo Darmo menjadi korban pertama dari keserakahan ini ketika sawah satu-satunya yang merupakan warisan leluhur dipaksa untuk "dihibahkan" demi pelebaran jalan. "Ini untuk kemajuan Pekalongan, Pak Suryo," kata seorang camat yang menjadi kaki tangan Baskoro Pratama dengan nada bicara yang manis namun mengancam. "Nanti harga tanah Bapak naik. Anak cucu Bapak bisa jualan di pinggir jalan aspal." Suryo tidak punya pilihan. Ganti rugi yang dijanjikan hanya cair separuh, itu pun setelah dipotong berbagai administrasi yang tidak masuk akal oleh oknum dinas terkait.
Tragedi yang sebenarnya baru dimulai ketika musim penghujan tiba di bumi Kota Santri. Aspal yang dijanjikan sebagai simbol kemajuan ternyata hanyalah lapisan tipis yang menyerupai cat hitam di atas tanah urukan berkualitas rendah. Korupsi material proyek membuat jalan tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat. Dana yang seharusnya digunakan untuk semen dan batu pecah berkualitas justru mengalir ke kantong-kantong tim sukses Bupati Baskoro Pratama untuk membiayai kampanye periode kedua.
Sore itu, hujan turun dengan sangat lebat di lereng Kajen. Anak Suryo Darmo, seorang pemuda bernama Wahyu Darmo yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil, sedang dalam perjalanan pulang mengendarai motor tuanya. Di sebuah tikungan tajam yang aspalnya sudah mengelupas karena dikorupsi, sebuah lubang menganga tertutup genangan air. Motor Wahyu menghantam lubang itu dengan keras. Karena tidak adanya penerangan jalan—yang anggarannya juga "hilang" dalam laporan fiktif dinas pekerjaan umum—Wahyu terpelanting masuk ke jurang di sisi jalan.
Berita kematian Wahyu Darmo sampai ke telinga Suryo Darmo saat ia sedang menunaikan salat magrib. Dunia Suryo runtuh seketika. Di rumah sakit daerah yang juga kekurangan obat-obatan akibat pemotongan anggaran kesehatan demi menambal defisit APBD yang diselewengkan, Suryo hanya bisa menatap jasad anaknya yang terbujur kaku. Kemarahan yang selama ini ia pendam meledak, namun ia tidak tahu harus berteriak kepada siapa. Semua pintu birokrasi di Pekalongan seolah tertutup bagi orang kecil sepertinya.
Suryo Darmo mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia mendatangi kantor-kantor dinas, namun ia hanya dilempar dari satu meja ke meja lain. Di sana, ia melihat bagaimana nepotisme bekerja dengan sangat vulgar. Anak-anak pejabat daerah yang bahkan tidak lulus ujian kompetensi duduk di kursi-kursi empuk sebagai tenaga honorer strategis, sementara lulusan terbaik dari universitas dibiarkan menjadi pengangguran atau buruh rendahan. Baskoro Pratama membangun dinasti; istrinya memimpin organisasi ini-itu, adiknya memegang proyek konstruksi, dan sepupunya mengatur distribusi bantuan sosial.
Puncak dari penderitaan Suryo terjadi ketika ia mencoba melaporkan kegagalan proyek jalan tersebut ke pihak kepolisian daerah. Bukannya perlindungan yang ia dapat, Suryo justru didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal yang mengaku sebagai relawan Bupati Baskoro Pratama. Mereka mengintimidasi Suryo, merusak kebunnya, dan mengancam akan mencabut bantuan sosial untuk seluruh desanya jika ia tetap "rewel". Di Pekalongan yang tenang, ketakutan telah menjadi selimut bagi rakyatnya.
Namun, Suryo Darmo bukan lelaki yang mudah patah. Ia bertemu dengan seorang wartawan lokal bernama Aris Munandar yang juga memiliki dendam pada sistem yang korup. Aris telah lama mengumpulkan data tentang aliran dana dari kontraktor fiktif ke rekening pribadi keluarga bupati. Mereka mulai bekerja sama secara sembunyi-sembunyi, bergerak di bawah bayang-bayang ketakutan akan UU ITE yang sering digunakan penguasa daerah untuk membungkam kritik.
Melalui tulisan-tulisan Aris di media sosial dan bukti-bukti lapangan yang dikumpulkan Suryo, publik mulai terbangun. Rakyat Pekalongan yang selama ini diam mulai berani bersuara tentang jalan rusak, jembatan mangkrak, dan bantuan Covid yang tak pernah sampai secara penuh. Mereka menyadari bahwa kemiskinan yang mereka alami bukanlah takdir dari Tuhan, melainkan desain dari kebijakan Baskoro Pratama yang mengutamakan kroni di atas kepentingan publik.
Drama ini berakhir ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di sebuah hotel mewah di Semarang. Baskoro Pratama tertangkap saat sedang menerima suap dari pengusaha yang ingin mendapatkan konsesi lahan hutan di pegunungan Pekalongan. Saat wajah Baskoro yang tadinya klimis berubah pucat di depan kamera televisi dengan rompi oranye, Suryo Darmo duduk di depan makam anaknya. Tidak ada sorak sorai di wajahnya, hanya ada rasa hampa yang mendalam.
Bagi Suryo Darmo, tertangkapnya bupati tidak akan mengembalikan sawahnya, tidak akan memperbaiki aspal yang retak di hatinya, dan terutama, tidak akan menghidupkan kembali Wahyu Darmo. Ia menyadari bahwa korupsi bukan hanya soal hilangnya uang negara, tapi soal hilangnya nyawa dan masa depan orang-orang kecil yang tidak pernah tahu apa itu APBD. Suryo berdiri, membersihkan nisan anaknya dari rumput liar, dan berjalan pulang menuju rumahnya yang sunyi. Ia tahu, perjuangan melawan sistem yang korup di tingkat daerah masih sangat panjang, bahkan setelah satu bupati jatuh, benih-benih KKN masih bisa tumbuh di celah-celah kekuasaan yang baru.
Pekalongan tetap indah dengan batik dan keramahannya, namun bagi Suryo Darmo, setiap motif parang pada kain yang ia lihat kini mengingatkan padanya tentang tajamnya luka yang diukir oleh keserakahan seorang penguasa. Ia berharap, suatu saat nanti, tanah kelahirannya akan benar-benar "gemilang" tanpa harus ada darah rakyat jelata yang tertimbun di bawah aspal tipis hasil korupsi.
Gelombang kemarahan yang selama ini hanya mengendap di dasar cangkir kopi para petani, mulai mendidih dan meluap ke sepanjang jalan raya Kajen. Kematian Wahyu Darmo dan tertangkapnya Bupati Baskoro Pratama menjadi pemantik yang membakar sumbu keberanian rakyat Pekalongan. Suryo Darmo, yang awalnya hanya ingin menuntut keadilan bagi anaknya, kini berdiri di garda depan sebuah gerakan yang mereka namakan "Rakyat Pekalongan Menggugat".
Demonstrasi besar-besaran pecah di depan Kantor Bupati. Ribuan orang yang biasanya sibuk di sawah, pasar, dan bengkel, kini berkumpul dengan satu tuntutan yang mutlak: transparansi total. Mereka tidak lagi bisa dibungkam dengan bingkisan sembako atau janji-janji manis kampanye. Aris Munandar, sang wartawan, menggunakan jaringan media sosialnya untuk menyebarkan seruan aksi, membuat tagar #PekalonganTanpaKKN menjadi tren nasional yang memaksa pemerintah pusat menoleh ke arah kota batik ini.
"Kami tidak butuh bupati baru yang hanya pintar bersolek! Kami butuh setiap rupiah pajak kami berubah menjadi aspal yang kuat, bukan masuk ke kantong adik ipar!" teriak Aris Munandar melalui pengeras suara di atas mobil bak terbuka. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding gedung pemerintahan yang selama ini menjadi sarang kolusi.
Suryo Darmo maju ke depan massa. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangkat tinggi-tinggi foto Wahyu Darmo dan sertifikat sawahnya yang hilang. Kesunyian yang ia bawa justru lebih mengerikan daripada teriakan ribuan orang. Di bawah tekanan massa yang semakin tak terkendali, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati terpaksa keluar dan menandatangani pakta integritas di atas materai. Tuntutannya jelas: pembentukan dewan pengawas proyek yang melibatkan tokoh masyarakat, audit forensik terhadap seluruh infrastruktur yang dibangun di era Baskoro Pratama, dan pemecatan seluruh pejabat dinas yang terbukti menjadi "titipan" nepotisme.
Gerakan ini mulai membuahkan hasil nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kabupaten, setiap rencana anggaran proyek dipampang secara digital dan fisik di papan pengumuman setiap balai desa. Masyarakat kini memiliki hak untuk bertanya mengapa semen yang digunakan berbeda dengan spesifikasi di papan proyek. Arsitektur kekuasaan yang dulu tertutup rapat, kini dipaksa menjadi transparan seperti kaca.
Suryo Darmo kembali ke desanya saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Ia melihat alat berat mulai memperbaiki jalan di tikungan maut tempat anaknya jatuh—kali ini dengan pengawasan ketat dari warga desa. Meskipun luka di hatinya tak akan pernah sembuh, ia merasakan sedikit kelegaan. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seorang bupati bisa memiliki segalanya—uang, aparat, dan koneksi—ia tidak akan pernah bisa memiliki suara rakyat yang telah bersatu. Di tanah Pekalongan yang kini mulai berbenah, Suryo Darmo telah menanam benih perubahan yang jauh lebih berharga daripada seluruh aspal di dunia.
